LAMBANNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA
Diakui, persoalan korupsi dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ada di Filipina dan Malaysia. Namun, masalahnya di Indonesia juga ada faktor penghambat lainnya, seperti inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan, tingginya biaya logistik, serta pembangunan yang hanya terpusat di daerah Jawa dan sektor industri dan jasa, "Biaya logistik juga tinggi dan mengakibatkan ruang untuk memperbesar upah makin kecil. Problem ekonomi yang dihadapi Indonesia pun karena adanya daya saing ekonomi rendah khususnya dibandingkan dengan negara tetangga, biaya logistik besar dibandingkan dengan negara lain," tuturnya saat diskusi bertajuk "Memacu Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah Guna Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional".
Erani menambahkan, ada juga ketimpangan pembangunan yang belum dapat ditangani serta disparitas pertumbuhan sektoral yang terus berlangsung dari tahun ke tahun. Seperti yang dikutip oleh Transparancy International Indonesia.
Dalam persoalan upah, ujar Erani, Indonesia yang kaya raya ternyata upah buruhnya menduduki peringkat terendah di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), yakni hanya 0,6 dolar AS per jam atau sekitar Rp 5.400. Upah buruh Indonesia ini kalah dibandingkan Thailand yang 1,63 dolar AS per jam, Filipina 1,04 dolar AS per jam, dan Malaysia 2,88 dolar As per jam.
"Memang untuk saat ini upah buruh di Indonesia masih sangat rendah dari negara ASEAN lainnya. Ini karena begitu banyak persoalan yang menghambat upah buruh untuk bisa naik," kata Erani.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa agak sulit meningkatkan keadaan upah tersebut. Karena biaya logistik mencapai 17 persen dari biaya produksi. Suku bunga bank masih di angka 11-13 persen, dan yang lainnya 5-6 persen. Belum lagi ada pungutan ilegal lainnya. Dengan keadaan seperti tersebut, untuk menaikkan upah jadi makin sempit. Sumber: pikiran rakyat
Memang sepertinya korupsi adalah masalah besar yang kompleks di negeri ini yang berdampak pada segala aspek dan bidang yang salah satunya menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berjanji akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan menggalakkan pemberantasan korupsi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal asing. Namun di dalam laporan juga ditekankan bahwa Indonesia masih perlu berbenah diri di beberapa bidang termasuk infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan kesehatan masyarakat.
Sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan infrastruktur 2012, peningkatan kapasitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan akan difokuskan di Indonesia bagian timur. Secara garis besar, ada tiga arah kebijakan infrastruktur 2012 yaitu meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan SPM, mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan meningkatkan Kerjasama Pemerintah Swasta.
Pembangunan infrastruktur kawasan Indonesia Timur akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun ini. Salah satunya adalah pembangunan konektivitas dalam upaya pengembangan masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengalokasikan hampir 50 persen dari dana pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp. 62 Triliyun untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai pembukaan Rapat Kerja Kementrian Pekerjaan Umum di Sanur Bali pada Selasa Pagi. Djoko Kirmanto mengungkapkan salah satu daerah di kawasan Indonesia Timur yang mendapatkan prioritas cukup besar adalah Papua.
Djoko Kirmanto menjelaskan, “Papua itu prioritas sekali, kalau kita membangun infrastruktur di Papua itu yang sangat diperlukan adalah di Papua tengah itu, itu 60 persen penduduk Papua ada di pegunungan tengah dan itu sangat terisolir, oleh karena itu kita harus bisa menghubungkan tempat yang terisolir yang 60 persen penduduk Papua itu ke daerah, dengan jalan saja ternyata sulit, makanya multi moda trasportasi akan kita galakkan di sana.”
Djoko Kirmanto menyatakan selain pembangunan konektivitas, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jaringan irigasi untuk mewujudkan target pemerintah dalam hal penyediaan beras
“Untuk bisa memiliki surplus beras 10 juta ton dalam 10 tahun mulai tahun 2015, jadi untuk itu harus ada biaya yang cukup besar untuk membangun jaringan irigasi, untuk waduk, embung dan sebagainya,” papar Djoko Kirmanto.
Djoko Kirmanto juga berharap, pembangunan infrastruktur tahun ini dapat terealisasi dengan cepat. Harapan yang sama juga disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Menurut Pastika, pembangunan infrastruktur yang pendanaanya dari pemerintah pusat selama ini cendrung lambat realisasinya. Salah satu alasanya adalah lambatnya aturan petunjuk teknis
Sementara, berdasarkan evaluasi Kementrian Pekerjaan Umum dari sekitar 56 triliyun dana alokasi pembangunan infrastruktur pada tahun lalu tercatat hampir 10 persen dana tersebut tidak terserap dan menyebabkan realisasi pembangunan hanya mencapai 90 persen. Salah satu penyebabnya adalah lambatnya pelaksanaan lelang.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Ekonomi menjelaskan, prioritas tersebut harus didukung oleh substansi inti antara lain harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak konsisten, Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional pengoperasian secara penuh Nasional Single Window (NSW), penetapan lokasi KEK, dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha.
Sementara itu, Ir. Bemby Uripto, MSc, Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan sasaran utama pembangunan 2012 terkait Prioritas 8 yaitu energi. Dikatakannya, ada enam prioritas terkait dengan energi yakni, meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3000 MW (megawatt), baik oleh pemerintah mapun badan usaha, meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 73,6 persen, meningkatkan produksi minyak bumi menjadi 970 barel per hari, meningkatkan produksi gas bumi menjadi 1404 ribu setara barel minyak per hari, serta meningkatkan produksi batubara menjadi 332 juta ton dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 1374 MW. Dikutip BAPPENAS.
Pengamat Ekonomi Aldian Taloputra, mengutip dari situs Infobanknews.com, Sabtu, 17 Maret 2012, menyatakan, dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara baik dan merata. Bahkan, dengan baiknya infrastruktur dan adanya akselerasi mengenai hal tersebut, akan berdampak kepada masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Pengamat Ekonomi Latief Adam mengatakan, masih lambannya pembangunan infrastruktur di Indonesia memang disebabkan masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, yang membuat proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kita sebagai warga Negara semestinya mendukung kegiatan pemerintah untuk membangun infrastruktur-infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya dengan taat membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan, seperti masih banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi; keterbatasan akses dari pusat - pusat produksi ke daerah pemasaran, outlet maupun ke perkotaan dan jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.
Terutama masih luasnya permukiman kumuh khususnya di perkotaan; pelayanan PDAM sebagai penyedia air bersih sebagian besar (sekitar 80%) tidak sehat, dengan sistem air bersih terbangun baru melayani 40% penduduk perkotaan, dan sistem pengolahan air limbah terpusat hanya pada 11 kota.
Pemantapan sistem jaringan jalan juga dapat mendukung pusat-pusat produksi, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendukung kota sebagai Pusat Pelayanan Jasa Distribusi dan membentuk struktur kota; pemeliharaan dan peningkatan jalan arteri primer dengan prioritas jalur utama ekonomi; pengembangan jalan tol termasuk pengembangan berbagai skema pendanaan antara lain untuk Jalan tol lintas Jawa.
Dengan banyaknya jalan-jalan arteri dalam kota yang menurun tingkat pelayanannya akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi jalan, maka perubahan penggunaan lahan perlu mendengar pertimbangan dari penyelenggara jalan. Untuk itu diperlukan penataan ruang kawasan jalan arteri primer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar